Contoh Soal LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA adalah lomba yang diadakan setiap tahunnya bagi semua siswa SMA/SLTA/SMK di Indonesia oleh MPR, 4 Pilar yang dimaksud MPR tersebut adalah Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ikha. 

Penulis termasuk salah seorang pelajar yang dipercaya oleh sekolahnya untuk mengikuti lomba tersebut di Provinsi Jambi, provinsi tempat penulis tinggal, oleh karena itu penulis memiliki beberapa contoh soal LCC 4 Pilar tersebut yang dikutip dari berbagai blog inspiratif.

Berikut beberapa contoh soal LCC 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA. Semoga bermanfaat!!

SOAL TEMATIK I

1.   Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (1) dan (2) dan jelaskan maknanya

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

            Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi kata pendidikan. Perubahan kata dari tiap-tiap menjadi setiap meru­pakan penyesuaian terhadap perkembangan ba­ha­sa Indonesia. Adapun perubahan kata peng­ajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memper­luas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pen­didikan.

Pasal 31

            (2)       Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

            Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan ke­wajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memung­kinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Un­dang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan ketentuan ini.

2.   Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (3) dan jelaskan maknanya

Pasal 31

(3)       Pemerintah  mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pan­dangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketak­waan serta akh­lak mulia sementara tujuan sistem pendidikan na­sional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.   Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (4) dan jelaskan maknanya

Pasal 31

(4)       Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penye­lenggaraan pendidikan nasional.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara me­nun­jukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang pada hakikatnya mengandung prin­sip demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan si­kap bangsa dan negara untuk memprioritaskan pe­nyelenggaraan pen­didikan sebagai upaya mencer­das­kan kehidupan bang­sa dan memajukan kebu­dayaan nasional. Untuk itu, dirumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendi­dikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta negara mempriori­tas­kan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.       

4.   Sebutkan syarat menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan rumusan pasal 6 ayat 1 UUD NRI 1945

Pasal 6

(1)              Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak per­nah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A

(2)       Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

 (3)      Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang men­dapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan un­tuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bang­­sa dan tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin de­mokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hu­kum bagi setiap warga negara.

Rumusan itu konsisten dengan paham kebang­saan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan de­ngan tidak membedakan warga negara atas dasar ke­turunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam per­ubah­an ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wa­kil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pa­sal 6 ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan peranan Presiden dan Wakil Presi­den sangat penting dalam penye­leng­garaan negara (sesuai dengan sis­tem peme­rin­tahan presidensial yang dianut negara Indonesia) se­hingga diperlukan adanya persyaratan yang ketat.

5.   Mengapa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabuangan partai politik?

Pasal 6A

(2)      Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

            Calon Presiden dan calon Wakil Presiden di­usulkan oleh partai politik atau gabungan partai po­litik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik meru­pakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.

            Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presi­den dan Wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan par­tai politik pe­serta pemilu dimaksudkan untuk mem­bangun kese­pahaman, kebersamaan, dan kesa­tuan di kalangan par­tai-partai politik dalam me­la­kukan perjuangan politik. Hal itu diha­rapkan dapat memperkukuh per­satuan dan ke­satuan bangsa Indo­nesia yang maje­muk dalam me­lak­­sana­kan demokrasi atau kedaulatan rak­yat.

            Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja, calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika melalui dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

6.   Sebutkan rumusan pasal 6A ayat (1) dan jelaskan maknanya

Pasal 6A

 (1)      Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Sejalan dengan kesepakatan untuk mem­per­­tahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem pemerintahan presidensial, maka Presiden (dan Wa­kil Presiden) haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, setidak-tidaknya, akan terdapat ciri-ciri

1)     adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);

2)     Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;

3)     adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;

4)     adanya mekanisme impeachment.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Pre­siden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara lang­­sung juga didasarkan pemikiran untuk menge­jawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti mem­perkuat sis­tem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term) dari Pre­siden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Pre­siden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presi­den terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa ja­batannya kecua­li melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut im­peach­ment. Khusus mengenai impeach­ment, se­sungguhnya merupakan suatu penge­cuali­an, yaitu jika Pre­siden dan/atau Wakil Presiden me­lakukan pelanggaran hu­kum yang diten­tukan dalam Undang-Undang Dasar. Di sini sekali lagi  terlihat kon­sistensi penerapan pa­ham negara hu­kum, yaitu bah­wa tidak ada penge­cualian penerapan hukum, bah­kan terhadap Presiden seka­lipun.

7.     Sebutkan rumusan pasal 7B ayat (1) dan mengapa dalam usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mengajukan kepada MK?

Pasal 7B

(1)    Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

   Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk  melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi an­tar­lembaga negara (DPR, Presiden, dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwa­kilan, DPR mengusulkan pem­ber­hentian Presiden dan/atau Wakil Pre­siden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pe­ng­­awasan yang dimiliki oleh DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pem­ber­hentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

Untuk menegakkan negara hukum, impeachment dan paham kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter­hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem­bubaran partai politik, dan memutus perse­li­sihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu tidak bertentangan dengan UUD.

8.     Sebutkan rumusan pasal 11 ayat (2) dan jelaskan maknanya!

Pasal 11

(2)       Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pem­ben­tukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11 (naskah asli) dirumuskan dalam suasana ketika perjanjian internasional yang ada pada saat itu lebih banyak berbentuk perjanjian antarnegara, se­men­tara pada saat ini perjanjian internasional bukan hanya berupa perjanjian antarnegara tetapi juga antara negara dengan kelompok negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara atau badan-badan internasional, mi­salnya organisasi inter­nasional, Palang Merah Inter­nasional, World Bank, IMF, dan Tahta Suci, yang dapat mem­bawa implikasi yang luas di dalam negeri. Undang-undang dasar yang modern harus meng­ako­modasi perkembangan tersebut.

Dari perspektif kedaulatan rakyat, perubahan Pa­sal 11 juga dimaksudkan untuk memper­kuat kedu­dukan DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pe­laksanaan kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dengan  adanya ketentuan itu maka kepen­tingan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui keha­rusan memperoleh persetujuan DPR apabila Presiden hendak menyatakan perang, mem­buat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dicegah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginannya sendiri karena dam­pak putusannya membawa akibat yang luas kepada kehi­dupan negara dan kepentingan rakyat banyak.

Adanya ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga ne­gara, yakni antara Presiden dan DPR.

SOAL BENAR/SALAH

1.      Pemerintahan daerah berhak menetapkan per­aturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melak­sanakan otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (jawaban : Benar)

2.      Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas ang­gota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan go­longan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (jawaban : Benar)

3.      Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter­hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem­bubaran partai politik, dan memutus perse­li­sihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa antara DPR dan KPK maka hal tersebut merupakan wewenang MK (jawaban : Salah)

4.      Sesuai dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang TNI dan Polri, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum (jawaban : Benar)

5.      Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan hanya sumber hukum tertulis saja (jawaban : Salah)

6.      Seorang Calon Presiden telah mengalami akulturasi budaya, memiliki jiwa patriot, menjaga keaslian bangsa, dapat menjadi presiden Indonesia (jawaban : Benar)

7.      Sebelum perubahan, MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu MPR memiliki fungsi tidak terbatas. (jawaban : Benar)

8.      Sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak per­nah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Apabila seorang calon presiden mendapat pemberian kewarganegaraan lain tanpa kehendak dirinya sendiri, maka seseorang tersebut dapat mencalonkan diri sebagai presiden (jawaban : Benar)

9.      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD di daerah provinsi, kabupaten dan kota tidak sama dan tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah daerah tersebut (jawaban : Benar)

10.  Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dibahas bersama oleh DPD, DPR, dan Presiden (jawaban : Salah)

11.  Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah dibentuk Undang-Undang Kebebasan mendapatkan Informasi (Jawaban : Benar)

12.  Latar belakang Perubahan UUD adalah Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar (Jawaban : Benar)

13.  Syarat Calon Presiden dan wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah ikut dalam gerakan separatis, tidak pernah melanggar hukum, dan melakukan kekerasan. (Jawaban: Benar)

14.  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk menjamin demokrasi, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih oleh rakyat melalui pemilu. (Jawaban: Salah)

15.  Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Kedudukan dari peraturan pemerintah pengganti udang-undang berada setingkat  dibawah Undang-undang. (jawaban: Salah)

16.  Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah Etika pemerintahan (Jawaban : Benar)

17.  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter­hadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem­bubaran partai politik, dan memutus perse­li­sihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa tentang hasil pemilu, Yang mengajukan kepada MK adalah Partai Politik/gabungan partai politik. (jawaban:Salah)

18.  Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah dibentuk undang-undang kejahatar terorganisasi. (Jawaban:Benar)

19.  Apabila Peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka pengujiannya dilakukan di MA (Jawaban : Benar)

20.  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. (jawaban: Salah)

SOAL REBUTAN

1.      Sebutkan rumusan pasal 24B UUD NRI 1945

2.      Sebutkan rumusan pasal 18B UUD NRI 1945

3.      Sebutkan rumusan pasal 25A UUD NRI 1945

4.      Sebutkan rumusan pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945

5.      Sebutkan rumusan pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

6.      Sebutkan rumusan pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

7.      Sebutkan rumusan pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945

8.      Sebutkan rumusan pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945

9.      Sebutkan rumusan pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945

10.  Sebutkan rumusan pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945

11.  Sebutkan rumusan pasal 22D ayat (4) UUD NRI 1945

12.  Sebutkan rumusan pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945

13.  Sebutkan rumusan pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945

14.  Sebutkan rumusan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945

15.  Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

16.  Sebutkan rumusan pasal 23D UUD NRI 1945

17.  Sebutkan rumusan pasal 1 aturan tambahan UUD NRI 1945

18.  Sebutkan rumusan pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum perubahan

19.  Sebutkan rumusan pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945

20.  Sebutkan rumusan pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945

21.  Sebutkan rumusan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

22.  Sebutkan rumusan pasal 21 UUD NRI 1945

23.  Sebutkan rumusan pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945

24.  Sebutkan rumusan pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945

25.  Sebutkan rumusan pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945

26.  Sebutkan rumusan pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945

27.  Sebutkan rumusan pasal 7B ayat (6) UUD NRI 1945

28.  Sebutkan rumusan pasal 22B UUD NRI 1945

29.  Sebutkan rumusan pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945

30.  Sebutkan rumusan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

31.  Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945

32.  Sebutkan rumusan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

33.  Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945

34.  Sebutkan rumusan pasal 23E ayat (2) UUD NRI 1945

35.  Bab XV UUD NRI 1945 tentang?

36.  Sebutkan wewenang yang dimiliki MA

37.  Sebutkan wewenang yang dimiliki MK

38.  Sebutkan wewenang yang dimiliki KY

39.  Sebutkan kewajiban yang dimiliki MK

40.  Apa yang dimaksud daerah otonom?

41.  Apa yang dimaksud dengan Desentralisasi?

42.  Selain memberikan pertimbangan atas RAPBN, pajak, pendidikan dan agama DPD juga memberikan pertimbangan... (Pemilihan Anggota BPK)

43.  Selain memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR juga memiliki hak (hak Interpelasi, hak Angket,  dan hak menyatakan pendapat)

44.  DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang... (RAPBN, Pajak, pendidikan, agama)

45.  Peserta pemilu untuk memlilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah... (Partai politik)

46.  Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah....(Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, menteri pertahanan secara bersama-sama)

47.  Apa yang dimaksud dengan amnesti? (Amnesti adalah Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam peradilan)

48.  Apa yang dimaksud dengan Abolisi? (Abolisi adalah Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.)

49.  Apa yang dimaksud dengan Grasi? (Grasi adalah pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan)

50.  Apa yang dimaksud dengan Rehabilitasi? (Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dari presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi kemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.)

51.  Istilah lain dari equality before the law adalah (Kesetaraan dihadapan hukum)

52.  Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA dalam hal? (MPR atau DPR tidak dapat melakukan sidang)

53.  Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan (MPR atau DPR)

SOAL TEMATIK II

1. Jelaskan latarbelakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi kewenangan DPR?

Jawaban:

1)       Penjabaran mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri.

2)       Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).

3)       Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.

 2. Jelaskan bagian dan materi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?

Jawaban:

Bagian dan materi Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan

·                     Pembukaan UUD 1945

·                     Menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

·                     Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945

·                     mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan.

·                     Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

·                     mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk.

·                     menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945

4. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil!

Jawaban:

1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);

2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;

3) adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;

4) adanya mekanisme impeachment.

6. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!

Jawaban:

1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;

2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;

3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

8. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi!

Jawaban:

·                     § Implikasi dari dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme yaitu tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

·                     § Untuk menjaga prinsip konstitusionalisme hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

9. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”!

Jawaban:

·                     § penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV

·                     § meneguhkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas.

·                     § Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD 1945.

10. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

·                     § Kedudukan MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat

·                     § Tugas dan wewenang menetapkan dan mengubah UUD 1945 menetapkan GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya. Memberhentikan Presiden.

11. Jelaskan makna rumusan ” meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!

Jawaban:

·                     § Mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius

·                     § Selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

·                     § Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.

14. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden dan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan DPD?

Jawaban:

·                     § untuk mengatur mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

·                     § Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

15. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara?

Jawaban:

·                     § Implikasi Perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.

·                     § Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.

16. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung dihapus? apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada Presiden?

Jawaban:

·                     § Alasan: – Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila Presiden memerlukan pertimbangan yang cepat.

·                     § Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.

18. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!

Jawaban:

·                     § Untuk optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.

·                     § Hakim agung merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar dapat berlaku adil dan profesional.

·                     § Merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.

19. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD!

Jawab:

1)       Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi pendidikan;

2)       Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;

3)       Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.

21. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab:

v  Langsung: penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan.

v  Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

v  Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

v  Rahasia : pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya.

v  Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat menyelenggarakan pemilu dengan jujur.

v  Adil : Pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan.

24. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan!

Jawaban:

1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

2)  Peradilan dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

25. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi, dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat!

Jawab:

·                     § Amnesti: Pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di proses dalam peradilan.

·                     § Abolisi: Penghentian proses peradilan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.

·                     § Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan politik, dimana DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system

26. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung!

Jawab:

·                     § Grasi: Pengurangan hukuman atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan.

·                     § Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah.

·                     § Alasan: karena sifatnya lebih cenderung pada persoalan/pertimbangan hukum, dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system 

SOAL BENAR SALAH II

1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara. Jawab: Salah

2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah

3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Salah

6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah

7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Jawab: Salah

8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab: Salah

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jawab: Benar

11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah

12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jawab: Salah

15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah

16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar

17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah

18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jawab: Salah

21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar

22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan. Jawab: Benar

26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah

27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.Jawab: Salah

28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah

30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota. Jawab: Benar

31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda.Jawab: Salah

32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jawab: Benar

33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.Jawab: Salah

34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Jawab: Salah

36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar

37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab: Benar

38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: Benar

41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar

42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab: Salah

43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar

46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah

47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jawab: Salah

48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden. Jawab: Salah

50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab: Salah

51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawab: Salah

52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar

53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar

54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah

55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking) Jawab: Benar

56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah

57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah

58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah

61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Jawab: Benar

62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Benar

63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar

64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah

66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar

67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Jawab: Benar

68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Jawab: Salah

69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Benar

71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal.Jawab: Benar

72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah

73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah

76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar

77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar

78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah

79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah

81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar

82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawab: Salah

83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah

84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Salah

86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar

87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jawab: Salah

88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya. Jawab: Benar

91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar

92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar

93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab: Salah

96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah

97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden. Jawab: Salah

98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Jawab: Benar

99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR. Jawab: Benar

100. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar